KIPP Purwakarta Sesalkan Sikap Inspektorat


Written By Mang Raka on Selasa, 23 Oktober 2012 | 15:00

PURWAKARTA, RAKA – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Purwakarta menyesalkan sikap Inspektorat Daerah (Irda), lantaran kasus laporan dugaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat berpolitik praktis, malah tidak ditangani serius. Alasanya, harus menunggu kembali kelengkapan bukti laporan dari pelapor. Padahal berkas yang diserahkan Panwaslu kepada Irda pun, dibilang tidak cukup memadai untuk Irda memutuskan pelanggaran apa yang menjerat PNS bersangkutan.
“Kami menyesalkan sikap Irda yang terkesan memperlambat keputusan. Dugaan pejabat BKD yang terlibat politik praktis ini. Disayangkan bila pada akhirnya masyarakat yang melaporkan dugaan adanya pelanggaran kemudian harus juga menentukan aturan yang dilanggar oleh terlapor, itu kan ada undang-undanya, dengan bukti-bukti jelas,” kata Ketua KIPP Purwakarta Hikmat Ibnu Aril Senin kemarin (22/10) kepada RAKA.
Pihaknya pun mempertanyakan peran Irda, lantaran hingga saat ini masih belum dapat memutuskan sikap, soal kasus keterlibatan PNS yang diduga ikut-ikutan politik ini. menyusul laporan awal sudah ditangani oleh Panwaslu, selanjutnya kasus tersebut dilimpahkan kepada Inspektorat yang lebih berwenang menentukan sikap, dengan harapan, untuk menindaklanjuti kasus tersebut. “Dengan adanya lembaga pengawasan masyarakat, menghendaki sebagai pelapor cukup dengan membrikan barang bukti awal yang mengarah semisal foto, video juga kronologi atau indikasi. selanjutnya dari barang bukti itu dilakukan pemeriksaan atau investigasi yang mendalam oleh lembaga terkait seperti Panwaslu, Inspektorat dan dewan kehormatan PNS,” ujarnya.
Bukan atas dasar pemaksaan atau subjektifitas namun lanjut Aril, semata untuk menegakkan aturan dan menjaga citra dan kinerja PNS agar mentaati aturan dan undang-undang, meskipun dalam kasus masih tetap dilandasi azas praduga tidak bersalah.
Mengingat menurutnya, di Purwakarta sendiri sudah menjadi rahasia umum adanya beberapa oknum PNS yang diduga terlibat kegiatan politik. Yang diduga mengarah pada dukungan kepada salah satu balon pasangan. Kondisi dilapangan seperti ini, sangat memperhatikan. Sehinggga indikasinya saat ini pengawasan serta pembinaan terhadap PNS tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ditemui dikatornya Kepala Inspektorat Kabupaten Purwakarta Muhamad Rifa’i, mengatakan bahwa berkas yang diserahkan dari Panwaslu belum lengkap. Panwaslu hanya melayangkan surat dan satu lampiran foto terlapor Kepala BKD Purwakarta. Pihaknya menampik memperlambat penindakan kasus adanya dugaan PNS ikutan politik praktis.
Surat yang dilayangkan dari Panwaslu menurutnya lebih menitik beratkan pada siapa objek yang menjadi pengawasan PNS ikut politik praktis. Sehingga masalah tersebut akhirnya berlanjut pada molornya waktu penindakan dari Inspektorat. Panwaslu sendiri tidak menyarankan Aril untuk melaporkan kembali ke Inspektorat dan Rifa’I melihat masalah laporan kembali dimulai dari titik nol. “Surat dari Panwaslu kepada kami intinya dua. Pertama, ini bukan menjadi domain Panwaslu dalam kaitan PNS. Kedua, Panwaslu tidak memberi rekomendasi atau menyarankan Aril untuk melapor ke Inspektorat, sehingga posisi laporan kembali nol, kami akan balik bertanya kepada Aril, soal pelanggaran apa yang langgar Fajar sebagai Kepala BKD,” tuturnya.
Dimana lanjut dia, ada dua yang dipertanyakan, pertama pelanggaran perundang-undangan mana yang dilanggar. Kedua, sebutkan pasal dan ayat berapa dari aturan itu. “Aril menyatakan atas pelanggaran UU Nomor 43 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tetapi ketebntuan itu terhadap unsur-unsur tidak bisa memberikan gambaran melanggar peraturan tersebut,” ujarnya.
Menurut Rifa’i, disamping untuk saat ini Inspektorat tengah menggodok laporan terkait dugaan PNS berpolitik praktis. Pelaporan pun perlu ada kerjasama yang singkron antara pelapor dan terlapor agar mudah diputuskan. “Jadi kasus pak Fajar masalahnya waktu, bukan berarti diperlambat dalam artian indikasi melindungi PNS bersangkutan,” tandas Rifa’i. (din) Sumber http://www.radar-karawang.com

Baca Juga :
Iklan

2 Tanggapan

  1. PNS yang bukan abdi negara tapi kacung DM

  2. Mental penjilat…lupa sama sumpah setia sbg PNS & abdi negara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: